Trabassinvestigasi.id, PALI – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XXVIII tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) resmi dibuka oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada Senin, 22 April 2025.
Didampingi Bupati Asgianto, ST, Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, serta jajaran Forkopimda, pembukaan acara berlangsung megah dan penuh khidmat.
Namun, kemegahan itu rupanya hanya sebatas panggung. Di balik kemeriahan seremonial, terselip kegagalan krusial dalam hal pelayanan tamu undangan. Dengan dalih efisiensi anggaran, para tamu termasuk tokoh masyarakat dan peserta dibiarkan duduk berjam-jam di tribun tanpa sebotol air mineral pun, apalagi konsumsi layak.
“Ini acara provinsi, tapi pelayanannya seperti hajatan mendadak. Jangan bungkus ketidakbecusan dengan alasan efisiensi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Talang Ubi yang enggan disebutkan namanya.
Ia menilai, acara yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah justru menyisakan tanda tanya besar terhadap komitmen dan profesionalitas panitia pelaksana serta pemerintah daerah. “STQH itu ajang religius, bukan tempat mempertontonkan ketidakseriusan,” tegasnya.
Kritik pun menyeruak dari berbagai sudut. Banyak pihak menilai panitia gagal memaknai acara sebagai simbol kekuatan spiritual dan budaya Islam. Kecerobohan dalam hal sekecil konsumsi dinilai mencoreng kesakralan acara dan mencerminkan ketidaksiapan Kabupaten PALI menjadi tuan rumah event strategis tingkat provinsi.
“Jangan sampai PALI hanya dikenal sebagai tuan rumah STQH yang gagal memuliakan tamunya,” tambah tokoh masyarakat tersebut.
Acara keagamaan seharusnya membawa nilai pelayanan dan penghormatan terhadap sesama, bukan hanya kemegahan panggung yang mengaburkan kekosongan substansi. Jika aspek dasar seperti logistik tamu saja tidak beres, bagaimana dengan teknis acara lainnya?
Warga berharap agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar catatan musiman. Pemerintah Kabupaten PALI dinilai perlu introspeksi dan berbenah jika tak ingin kepercayaan publik semakin luntur. (red)
